City Government - City Regulatory HTML Template
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
  • Beranda
  • Profil
    • Profil Singkat PPID
    • Tugas dan Fungsi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Moto PPID
    • Alamat Kantor PPID
  • Standar Pelayanan
    • Biaya/Tarif Pelayanan
    • Persyaratan
    • Produk Pelayanan
    • Tata Cara Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Pelayanan Informasi
    • Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Publik
    • Maklumat Pelayanan
    • Waktu Pelayanan
    • Alur Mekanisme Pelayanan
    • Standar Pelayanan Satker
    • Formulir
    • Ruang PPID
  • Jenis Informasi
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Transparansi Kinerja
  • Laporan
    • Laporan Survei Layanan
    • Laporan Pelayanan Informasi
  • Regulasi
    • Daftar Peraturan Pelayanan Publik
    • Peraturan Lainnya
  • FAQ

BERIKAN PENILAIAN ANDA:

  • Beranda
No Nama Aksi
1 Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
2 Lampiran Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
3 Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak
5 Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7 Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
9 Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
10 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
11 Lampiran Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
12 Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
14 Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
15 Undang-Undang No. 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
17 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
18 Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang
19 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
22 Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
24 Undang-Undang No. 12 Tahun 20dang No. 2314 tentang Perubahan Atas Undang-Un Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014
25 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
26 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
27 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
28 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
29 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
30 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
31 Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
32 Buku Saku tentang Veteran RI
33 Naskah kajian Balitbang
34 Persyaratan mengikuti program Bela Negara.
35 Juklak/01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengelolaan Infrastruktur Kehumasan di Lingkungan Kemhan
36 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP / 339 / M / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
37 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengamanan Nasional di Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
38 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
39 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
40 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraa Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia Peace and Cecurity Center
41 LAPKUAT PNS & TNI
42 Pedoman Pengelolaan Keuangan
43 DATA STATISTIK KEUANGAN
44 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian
45 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021
46 Piagam Penyelenggara Pelayanan Publik 2021
47 Keputusan Hasil Evaluasi Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2021
48 Peraturan Ombudsman RI Nomor 022 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
49 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
50 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
51 KOORDINASI RUTIN 2021 - 2022
52 Data Statistik Kepegawaian
53 Surat Pengumpulan Informasi dari PPID Kepala ke PPID Pelaksana
54 Pembinaan PPID atas pelayanan publik
55 SURAT MENYURAT DINAS
56 Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas
57 Surat Daftar Informasi Publik (DIP)
58 SOP Peliputan dan Publikasi Berita
59 Media Non Elektronik
60 Daftar Penyelesaian Sengketa Tahun 2022
61 Bukti Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi
62 Media Audio Visual Pelayanan
63 Bukti Penyelenggaran Satu Data Indonesia
64 Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia
65 Walidata Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia
66 Program Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Pertahanan/ KOMCAD
67 Persyaratan Perijinan
68 Berita Covid 19 di Media Sosial
69 Postingan Medsos Kemhan Juni, Juli dan Agustus 2022
70 Agenda Kerja
71 Surat Perjanjian
72 SURAT EDARAN NOMOR : SE/44/M/III/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
73 Daftar Permenhan dan Peraturan Eselon I Tahun 2021
74 Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan
75 Daftar Hasil Litbang 2021
76 Tahap Pemilihan Aspek Barang dan Jasa
77 Tahap Pelaksanaan Barang dan Jasa
78 Dokumen Kontrak
79 Dokumentasi Foto Bansos Covid - 19
80 Pelanggaran personel kemhan laporan dari masyarakat
81 Pelanggaran internal personel Kemhan
82 Proses pembentukan kebijakan
83 Panduan NATO ACodP-1 (Terjemahan)
84 Dokumen Pendukung Peraturan/Kebijakan
85 Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk
86 Uji Konsekuensi
87 Daftar Rancangan Kebijakan
88 Grafik Permohonan Informasi 2022
89 Nama Program Strategis sedang berjalan
90 Surat Pernyataan
91 Dokumen Realisasi Penganggaran Covid-19
92 Konsep Daftar Informasi Publik
93 Dokumen Realisasi Anggaran Covid
94 Infografis Kemhan
95 Bukti Pelaksanaan Uji Konsekuensi
96 Aplikasi Android Kemhan
97 Dokumen Kontrak
98 PERMENHAN RI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
99 ROADMAP RB KEMHAN 2020 - 2024
100 Permenhan 05 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kereditnya bagi PNS Kemhan
101 Maklumat Pelayanan Pusdiklat Tekfunghan
102 Maklumat Pelayanan Informasi Pertahanan
103 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pusdiklat Tekfunghan










Copyrights © 2023 Biro Humas. Kementerian Pertahanan RI.