FAQ

Bukan. Komponen Cadangan (Komcad) bukan wajib militer. Komponen Cadangan adalah salah satu program sukarela (tidak wajib) yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

 

Merujuk UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama, yaitu TNI. Nah, Komcad sendiri terbagi menjadi empat, yaitu Komcad sumber daya manusia (SDM), Komcad sumber daya alam, Komcad sumber daya buatan dan Komcad sarana dan prasarana. Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara.

Rekrutmen anggota Komcad dilaksanakan untuk merealisasikan SDM Komcad. Negara mempersiapkan cadangan SDM yang terlatih untuk membantu komponen utama, yaitu TNI apabila suatu waktu dibutuhkan ketika negara darurat militer atau bencana alam. SDM Komcad ini akan siap sedia, sudah terorganisir dengan baik, kemampuan dasar militernya telah terlatih dengan baik, maupun kemampuan kesiagaan bencananya.

Doktrin Pertahanan yang diwarisi oleh para pendiri bangsa adalah Pertahanan Rakyat Semesta. Doktrin ini perlu diimplementasikan dan Komcad adalah salah satu implementasinya. Selama ini, di atas kertas, Indonesia kita disebut memiliki Komcad, namun sejatinya belum dan diorganisir dengan baik dan benar. Nah, melalui amanat UU No.23 Tahun 2019, Pemerintah mulai mengorganisir dan mengimplementasikan doktrin pertahanan rakyat semesta tersebut dengan konkret.

Negara-negara besar lainnya, telah mengorganisir dengan baik Komcad mereka, Amerika Serikat melalui Garda Nasionalnya, Singapura pun demikian, bahkan jumlah jauh lebih besar. Selain itu, memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terus membutuhkan persiapan dan kesiapan pertahanan yang kuat untuk mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, maupun ancaman lainnya, termasuk bencana alam, Komponen Utama (TNI) harus selalu siap sedia. Dalam hal ini Komcad akan memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI.

Memperkuat dan melakukan modernisasi Alutsista dan profesionalisme prajurit TNI terus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun penyiapan Komcad untuk pertahanan adalah hal lain yang diamanatkan UU. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yakni TNI. Komcad menjadi paket lengkap penguatan pertahanan negara bersamaan dengan upaya memperkuat alutsista, karena ketika ancaman perang berlarut datang atau bencana alam besar datang, Komponen Utama (TNI) sangat membutuhkan sokongan dari sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terorganisir dengan baik.

 

Setiap warga negara yang berusia 18-35 tahun, dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcad. Namun, tentu setelah mendaftar harus lulus seleksi ketat yang dilaksanakan oleh TNI.

Setelah dinyatakan lulus seleksi, maka akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI AD, AL maupun AU. Selama masa pelatihan, bila calon anggota Komcad tersebut berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta, akan tetap mendapatkan haknya dari instansi tempat mereka bekerja. Selain itu negara juga akan memberikan uang saku, jaminan asuransi dan kebutuhan lainya selama pelatihan. Bila anggota Komcad tersebut adalah mahasiswa maka mereka tetap memperoleh hak mereka sebagai mahasiswa.

 

Setelah selesai pelatihan dan dinyatakan lulus, mereka  akan ditetapkan secara resmi sebagai anggota Komcad dan bisa kembali ke profesi awalnya sebagai warga negara sipil. Seluruh atribut kemiliteran yang digunakan untuk latihan, termasuk senjata, dikembalikan ke lembaga pendidikan militer masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3/2021.

Untuk menjaga kemampuan Komcad, TNI akan memanggil untuk melakukan penyegaran atau pelatihan kembali minimal selama 12 hari dalam setahun.

Anggota Komcad ketika tidak dimobilisasi atau tidak dalam masa pelatihan terikat dengan aturan hukum positif yang berlaku untuk warga sipil. Kekhawatiran terkait hal tersebut bisa dimaklumi, namun Komcad sendiri sejak proses rekruitmen sudah melalui rangkaian tes yang ketat yang dilaksanakan oleh TNI, mulai dari tes psikologi, profiling dan lain – lain. Selain itu, ada penerapan sistem pengawasan yang ketat pula ketika mereka sudah menjadi anggota Komcad guna mecegah hal tersebut.

 

Komcad adalah amanat UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. UU tersebut sudah melalui proses legislasi yang panjang, melibatkan banyak pihak. Tujuan memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI) bukan merupakan wujud militerisme, melainkan upaya menjaga dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman terhadap negara yang kapan saja bisa datang.

Komcad bukan upaya memaksa warga sipil agar berlaku militeristik karena tidak ada kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk ikut Komcad. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran HAM dalam pembentukannya. Bahkan, Komcad adalah implementasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri, di mana warga negara bebas memilih jalan dan cara pengabdian dan partisipasinya dalam bela negara. Bisa lewat profesinya masing-masing, dan bisa juga dengan menjadi Komcad.

Tidak. Perencanaan Komcad sudah diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2019 yang sudah melalui proses perencanaan, proses debat ilmiah, dan proses legislasi yang sangat panjang sampai UU ini disahkan oleh DPR. Pun demikian dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2021, sebagai aturan turunan dari UU ini yang juga dipersiapkan dengan sangat matang melibatkan banyak pihak. Jadi, Komcad bukan program bimsalabim. Komcad adalah amanat UU, serta amanat pendiri bangsaterkait dengan doktrin pertahanan rakyat semesta.

Proses penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2019 atau UU PSDN tidak terburu-buru. UU ini sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu dengan didahului konsep RUU Komponen Cadangan dan RUU Komponen Pendukung sebagai amanah dari UUD Negara RI Tahun 1945 dan melengkapi UU Nomor 3 Tahun  2002 tentang Pertahanan Negara.

UU PSDN sendiri merupakan simplikasi RUU Bela Negara, RUU Komponen Pendukung dan RUU Komponen Cadangan.

Dalam UU PSDN ini, negara menjalankan amanah UUD 1945 khususnya Pasal 30 yaitu memberikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Usaha pertahanan negara tersebut dilaksanakan oleh TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keikutsertaan rakyat sebagai kekuatan pendukung sendiri sesuai dengan Pasal 30 UUD 45 ayat 5, perlu diatur dengan UU. Maka lahirlah UU PSDN pada 2019. Dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung inilah, maka rakyat diberikan hak untuk menjadi Komcad atau Komponen Pendukung dan berkewajiban bersama-sama dengan TNI sebagai kekuatan utama, mempertahanakan kedaulatan negara.

Pembangunan dan pengadaan Alutsista sudah dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan negara dalam anggaran pertahanan, yang termasuk juga anggaran SDM yang jumlahnya paling besar dalam  anggaran Kemhan dan TNI.

Keberadaan Komcad justru memungkinkan penghematan belanja SDM militer di masa damai agar  prajurit dapat sejahtera dan Alutsista dapat dimodernisasi. Hal ini karena pada masa tidak aktif, Komcad kembali kepada profesi dan aktivitas mereka sebagai warga sipil sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya rutin untuk kesejahteraan mereka. Negara hanya perlu mengeluarkan anggaran selama anggota Komcad mengikuti latihan dasar kemiliteran selama tiga bulan dan latihan penyegaran untuk memelihara keterampilan mereka.

UU PSDN yang menjadi dasar hukum pembentukan SDM Komcad mengamanatkan penerimaan Komcad dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. UU PSDN juga tidak mengabaikan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), karena konteks pada Pasal 18, 66, 77, 78, dan 79 diterapkan pada mereka yang telah mengikuti/terikat pada status sebagai Komcad, yang pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak dipaksa. Artinya tidak ada prinsip yang dilanggar bagi mereka yang menyatakan kesukarelaan, berbeda dengan wajib militer. Hubungan kontraktual membawa konsekuensi kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. 

Pengunaan Komcad dalam suatu operasi militer wajib melalui keputusan politik pemerintah, yaitu Presiden dengan persetujuan DPR. Komcad tidak berdiri sendiri, tetapi bergabung dengan Komponen Utama yang komando dan kendalinya berada dibawah Panglima TNI sehingga tidak ada anggota Komcad yang melakukan kegiatan mandiri. Penggunaan Komcad adalah alternatif terakhir, apabila Komponen Utama perlu tambahan tenaga pengganti.

Pembentukan Komponen Cadangan berbeda dengan pembentukan milisi seperti kelompok-kelompok Pam Swakarsa yang digunakan untuk menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa, dan lain-lain. Perbedaan anggota Pam Swakarsa dengan Komponen Cadangan antara lain :
  1. Perekrutan tidak melalui seleksi administrasi dan kompetensi, namun berdasarkan keanggotaan Ormas tertentu.
  2. Tidak melaksanakan Latihan Dasar Kemiliteran, sehingga tidak punya standar yang jelas.
  3. Penggunaannya tanpa keputusan politik pemerintah.
  4. Organisasi Pam Swakarsa tidak ada ikatan operasional dengan TNI, sehingga dapat bergerak sendiri. 

Pembentukan Komcad tidak menjadi beban baru bagi anggaran sektor pertahanan. Justru di tengah keterbatasan anggaran, keberadaan Komcad ini dapat meringankan beban Pemerintah dalam membangun sistem pertahanan negara. Komcad memungkinkan memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI) secara efisien tanpa harus memperbesar kekuatan TNI yang membutuhkan anggaran jauh lebih besar. Praktik semacam ini juga dilakukan oleh negara – negara yang memiliki anggaran serta kekuatan militer yang besar seperti AS, China, Rusia, dan India.

Komponen pendukung dan komponen cadangan merupakan bagian dari hak dan kewajiban masyarakat terlibat dalam pertahanan negara, yang diatur secara teknis dalam UU Nomor 23 tahun 2019. Tidak satupun pasal yang menjelaskan secara eksplisit terkait potensi pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Sebaliknya, UU ini mengatur alasan, waktu dan batasan pengerahan dan pemanfaatan komponen pendukung dan komponen cadangan, yang tidak dapat ditafsirkan di luar yang dimaksud UU ini.

Demikian pula sudah dijelaskan dalam UU No 23 tahun 2019 bahwa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan menjadi Komponen Cadangan tidak serta merta menjadi milik negara atau diambil paksa sebagai milik negara, karena tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan dan pengolaan. Sumber daya tersebut hanya digunakan pada saat terjadi Mobilisasi yang diatur ketentuannya.

Pemerintah wajib untuk mempersiapkan secara dini pertahanan negara berdasarkan amanat UU. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang bagi kawasan Asia Pasifik sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur tata kelola pertahanan negara dengan keterlibatan Sumber Daya Nasional tersebut melalui Pembentukan Komponen Cadangan dan Penataan Komponen Pendukung yang saat ini diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

 

Sejak proses perekrutan, anggota Komcad melalui tes yang ketat, baik kesamaptaan jasmani, kompetensi, psikologi maunpun mental ideologi sehingga mereka yang lolos untuk dilatih dan ditetapkan sebagai Komcad merupakan WNI pilihan yang  emiliki sifat patriot, disiplin, toleransi, sigap tanggap, rela berkorban, pantang menyerah, peduli sesama, memiliki jiwa pemimpin, dan percaya diri.

 Proses perekrutan yang ketat ini diharapkan akan memperkecil potensi adanya dampak negatif tersebut. Adapun pemerintah dan TNI tetap mewaspadai potensi tersebut. Untuk itu, telah ada sistem pengawasan yang komprehensif dan ketat. Kemhan misalnya, memiliki Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan (Sisinfo Sumdahan) yang di antaranya digunakan sebagai pusat data pengelolaan anggota Komcad. Setiap anggota Komcad wajib memperbarui data pribadi penting dalam Sisinfo Sumdahan apabila ada perubahan misalnya domisili, pekerjaan, status, atau informasi penting lainnya sehingga akan memudahkan untuk pengawasan. Pengawasan juga dilakukan oleh matra masing – masing. Komcad matra darat yang baru saja di tetapkan misalnya, selama masa tidak aktif, mereka di bawah pengawasan TNI AD secara berjenjang dari Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) ke bawah yaitu staf teritorial di Kodam, Korem, Kodim sampai dengan Koramil.

Satu tahun setelah Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) para anggota Komcad akan dipanggil Kembali untuk mengikuti pelatihan penyegaran, sekaligus sebagai monitoring dan update data. Pengawasan yang secara berjenjang dan berlanjut tersebut merupakan bentuk upaya antisipasi untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pemerintah mengemban amanat untuk mempersiapkan Sishankamrata dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dengan memperhatikan aspek perkembangan lingkungan strategis.

Mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar (deterrence effect) yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan konfrontasi.

Pembentukan Komcad tidak terkait dengan apakah kekuatan TNI dan Polri saat ini masih kurang, namun merupakan perintah dari undang-undang, antara lain:

a.  UU  RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

b.  UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

c.  UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN

Dalam ketiga undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pertahanan negara terdiri dari tiga komponen, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Alasan mendasar dari pembentukan Komcad adalah bahwa pertahanan merupakan upaya semesta dengan menggunakan potensi dan sumber daya nasional untuk tujuan pertahanan. Komcad merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komcad dilaksanakan  berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. 

Kemampuan anggota Komcad harus selalu dijaga sampai masa baktinya pada usia 48 tahun. Sesuai Pasal 64 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, maka dalam menjaga konsistensi kemampuan Komcad dilaksanakan dengan pelatihan penyegaran secara bertahap dan berkelanjutan. Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan negara.

Masa pelatihan penyegaran dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Masa pelatihan penyegaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Program pendidikan pelatihan dasar kemiliteran Komcad dilaksanakan selama 3 bulan (600 jam pelajaran). Adapun tempat pelaksanaan pendidikan adalah Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sesuai Permenhan nomor 4 tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad, sasaran yang ingin dicapai adalah:

a.     Bidang Sikap dan Perilaku.

Terwujudnya sikap dan perilaku Siswa yang bermental tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Komcad.

b.     Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

       1)  Bidang Pengetahuan.

           a) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Rohani.

           b) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Ideologi.

           c) Memiliki pengetahuan Sejarah.

           d) Memiliki pengetahuan Kepemimpinan.

           e) Memiliki pengetahuan Hukum.

           f) Memiliki pengetahuan Adminstrasi.

           g) Memiliki pengetahuan Teknik Militer.

           h) Memiliki pengetahuan Taktik Militer.


        2)  Bidang Keterampilan.

         a) Memiliki keterampilan Permildas.

         b) Memiliki keterampilan Teknik Militer.

         c) Memiliki keterampilan Taktik Militer.

c.    Bidang Jasmani.  

Terwujudnya kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komcad.

Pengerahan Komcad dimanfaatkan sesuai strategi Panglima TNI untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama dalam keadaan perang/darurat perang setelah Presiden menyatakan mobilisasi dan disetujui oleh DPR RI.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan NKRI. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan NKRI sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan Sumber Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. Mobilisasi dan Demobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Komponen Cadangan sesuai UU No. 23 Tahun 2019 dikerahkan pada saat mobilisasi bila negara dalam keadaan darurat militer / keadaan perang yang ditimbulkan oleh ancaman, seperti invasi dari negara lain dan atas perintah Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan mobilisasi yang diatur pada Pasal 29  UU tersebut yang secara tegas menjelaskan pengerahan atau mobilisasi hanya untuk memperkuat komponen utama menghadapi ancaman militer dan hibrida yang membutuhkan kehadiran militer di garis depan. Ini sudah diatur dalam UU TNI terkait tugas pokok TNI dalam Operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Keduanya jelas berbeda. Komponen Cadangan bersifat sukarela. Tidak ada paksaan. Selain itu, setelah dilatih dan ditetapkan mereka kembali ke masyarakat sesuai profesi masing – masing dengan status sebagai orang sipil.

Berbeda dengan wajib militer. Mereka yang dipanggil dalam program wajib militer setelah dididik dan dilatih mendapat penugasan sebagai anggota militer dalam kurun waktu tertentu, misalnya setahun atau dua tahun. Mereka berstatus sebagai anggota militer aktif selama masa dinas wajib militer tersebut. Setelah itu, mereka bisa memilih untuk kembali kepada profesi masing – masing sebagai warga sipil atau melanjutkan berdinas di militer.

Sesuai UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, anggota Komcad memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Dalam pasal 41 disebutkan anggota Komcad memiliki kewajiban:

a.   setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.   menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c.   menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.   melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

e.   menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;

f.    mengikuti pelatihan penyegaran; dan

g.   memenuhi panggilan Mobilisasi.


Dalam pasal 42 disebutkan anggota Komcad memiliki hak:

a.   uang saku selama menjalani pelatihan;

b.   tunjangan operasi pada saat Mobilisasi;

c.   rawatan kesehatan;

d.   pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

e.   penghargaan.

 

Pada awalnya Pemerintah memang berencana membentuk 100 batalion Komcad. Namun rencana tersebut mengalami perubahan mengingat kondisi keuangan negara akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, direncanakan akan dilakukan rekrutmen anggota Komcad yang terdiri dari matra darat, matra laut dan matra udara sesuai kebutuhan masing – masing matra serta sesuai kemampuan keuangan negara.

Untuk kepangkatan Komcad akan hanya ada saat mereka bertugas sebagai Komcad. Namun, sebagai warga negara sipil, Komcad tidak berpangkat. Sesuai PP No 3 Tahun 2021 Pasal 58 Komponen Cadangan yang telah dilantik akan diberikan pangkat mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia. Pangkat tersebut digunakan ketika anggota Komponen Cadangan berada pada masa aktif.