City Government - City Regulatory HTML Template
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
  • Beranda
  • Pofil
    • Profil Singkat PPID
    • Tugas dan Fungsi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Moto PPID
    • Alamat Kantor PPID
  • Standar Pelayanan
    • Biaya/Tarif Pelayanan
    • Persyaratan
    • Produk Pelayanan
    • Tata Cara Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Pelayanan Informasi
    • Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Publik
    • Maklumat Pelayanan
    • Waktu Pelayanan
    • Alur Mekanisme Pelayanan
    • Standar Pelayanan Satker
    • Formulir
    • Ruang PPID
  • Jenis Informasi
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Transparansi Kinerja
  • Laporan
    • Laporan Survei Layanan
    • Laporan Pelayanan Informasi
  • Regulasi
    • Daftar Peraturan Pelayanan Publik
    • Peraturan Lainnya
  • FAQ

BERIKAN PENILAIAN ANDA:

  • Beranda
No Nama Aksi
1 Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
2 Lampiran Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
3 Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata
4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak
5 Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7 Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
9 Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
10 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
11 Lampiran Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
12 Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011
13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
14 Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
15 Tugas dan Fungsi Rotu Setjen Kemhan.
16 Tugas dan Fungsi Roum Setjen Kemhan
17 Tugas dan Fungsi Roum Setjen Kemhan
18 Tugas dan Fungsi Set Itjen Kemhan
19 Undang-Undang No. 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
21 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang
23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
25 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
26 Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
28 Undang-Undang No. 12 Tahun 20dang No. 2314 tentang Perubahan Atas Undang-Un Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014
29 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI
30 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
31 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
32 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
33 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
34 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
35 Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
36 Buku Saku tentang Veteran RI
37 Naskah kajian Balitbang
38 Persyaratan mengikuti program Bela Negara.
39 Juklak/01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengelolaan Infrastruktur Kehumasan di Lingkungan Kemhan
40 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP / 339 / M / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
41 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengamanan Nasional di Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
42 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
43 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kawasan Indonesia Peace and Cecurity Center
44 Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraa Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia Peace and Cecurity Center
45 LAPKUAT PNS & TNI
46 Pedoman Pengelolaan Keuangan
47 DATA STATISTIK KEUANGAN
48 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian
49 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021
50 Piagam Penyelenggara Pelayanan Publik 2021
51 Keputusan Hasil Evaluasi Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2021
52 Peraturan Ombudsman RI Nomor 022 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
53 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
54 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
55 KOORDINASI RUTIN 2021 - 2022
56 Data Statistik Kepegawaian
57 Surat Pengumpulan Informasi dari PPID Kepala ke PPID Pelaksana
58 Pembinaan PPID atas pelayanan publik
59 SURAT MENYURAT DINAS
60 Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas
61 Surat Daftar Informasi Publik (DIP)
62 SOP Peliputan dan Publikasi Berita
63 Media Non Elektronik
64 Daftar Penyelesaian Sengketa Tahun 2022
65 Bukti Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi
66 Media Audio Visual Pelayanan
67 Bukti Penyelenggaran Satu Data Indonesia
68 Pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia
69 Walidata Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia
70 Program Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Pertahanan/ KOMCAD
71 Persyaratan Perijinan
72 Berita Covid 19 di Media Sosial
73 Postingan Medsos Kemhan Juni, Juli dan Agustus 2022
74 Agenda Kerja
75 Surat Perjanjian
76 SURAT EDARAN NOMOR : SE/44/M/III/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
77 Daftar Permenhan dan Peraturan Eselon I Tahun 2021
78 Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan
79 Daftar Hasil Litbang 2021
80 Tahap Pemilihan Aspek Barang dan Jasa
81 Tahap Pelaksanaan Barang dan Jasa
82 Dokumen Kontrak
83 Dokumentasi Foto Bansos Covid - 19
84 Pelanggaran personel kemhan laporan dari masyarakat
85 Pelanggaran internal personel Kemhan
86 Proses pembentukan kebijakan
87 Panduan NATO ACodP-1 (Terjemahan)
88 Dokumen Pendukung Peraturan/Kebijakan
89 Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk
90 Uji Konsekuensi
91 Daftar Rancangan Kebijakan
92 Grafik Permohonan Informasi 2022
93 Nama Program Strategis sedang berjalan
94 Surat Pernyataan
95 Dokumen Realisasi Penganggaran Covid-19
96 Konsep Daftar Informasi Publik
97 Dokumen Realisasi Anggaran Covid
98 Infografis Kemhan
99 Bukti Pelaksanaan Uji Konsekuensi
100 Aplikasi Android Kemhan
101 Dokumen Kontrak
102 PERMENHAN RI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
103 ROADMAP RB KEMHAN 2020 - 2024










Copyrights © 2023 Biro Humas. Kementerian Pertahanan RI.