City Government - City Regulatory HTML Template
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
  • Beranda
  • Profil
    • Profil Singkat PPID
    • Tugas dan Fungsi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Moto PPID
    • Alamat Kantor PPID
  • Standar Pelayanan
    • Ruang Pelayanan PPID Kemhan
    • SKM I 2025
    • Biaya/Tarif Pelayanan
    • Persyaratan
    • Produk Pelayanan
    • Tata Cara Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Pelayanan Informasi
    • Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Publik
    • Maklumat Pelayanan
    • Waktu Pelayanan
    • Alur Mekanisme Pelayanan
    • Standar Pelayanan Satker
    • Formulir
    • Ruang PPID
    • SOP
  • Jenis Informasi
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Transparansi Kinerja
    • Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
    • Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana
  • Laporan
    • Laporan Survei Layanan
    • Laporan Pelayanan Informasi
    • Pengadaan Barang dan Jasa Balitbang
    • Pengadaan Barang dan Jasa Kuathan
    • Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Renhan 2026
    • Pengadaan Barang dan Jasa Pusrehab 2026
  • Regulasi
    • Daftar Peraturan Pelayanan Publik
    • Peraturan Lainnya
  • FAQ

BERIKAN PENILAIAN ANDA:

  • Beranda
  • Halaman

Kemhan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 pada Selasa (10/11/2026) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik.

Presentasi dipimpin oleh Kabag Infopubliktaka Biro Infohan Setjen Kemhan, Kolonel Arm Joko Riyanto, S.Sos., M.Si., didampingi Kasubbag Pengelolaan Informasi, Pembina IV/a Nadia Maretti, S.Si., M.M.

Dalam sesi pendalaman, panelis Edi Purwanto dari Komisi Informasi Pusat, Dr. Ninik Rahayu, mantan Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, serta Yohan Wahyu, jurnalis dan peneliti Litbang Kompas, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penetapan informasi yang dikecualikan, dampak keterbukaan informasi, peningkatan literasi masyarakat mengenai pelayanan publik, transparansi pelayanan, tindak lanjut pengaduan, serta akses informasi kebijakan pertahanan dan pengaduan HAM.

Melalui kegiatan ini, Kemhan terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif guna membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pertahanan negara.











Copyrights © 2026 Biro Humas. Kementerian Pertahanan RI.