City Government - City Regulatory HTML Template
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
  • Beranda
  • Profil
    • Profil Singkat PPID
    • Tugas dan Fungsi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Moto PPID
    • Alamat Kantor PPID
  • Standar Pelayanan
    • Biaya/Tarif Pelayanan
    • Persyaratan
    • Produk Pelayanan
    • Tata Cara Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Pelayanan Informasi
    • Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Publik
    • Maklumat Pelayanan
    • Waktu Pelayanan
    • Alur Mekanisme Pelayanan
    • Standar Pelayanan Satker
    • Formulir
    • Ruang PPID
    • SOP
  • Jenis Informasi
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Transparansi Kinerja
    • Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
    • Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana
  • Laporan
    • Laporan Survei Layanan
    • Laporan Pelayanan Informasi
    • Pengadaan Barang dan Jasa Balitbang
    • Pengadaan Barang dan Jasa Kuathan
  • Regulasi
    • Daftar Peraturan Pelayanan Publik
    • Peraturan Lainnya
  • FAQ

BERIKAN PENILAIAN ANDA:

  • Beranda
  • Halaman

Karo Humas Setjen Kemhan Mengikuti Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Humas) Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menghadiri presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (28/11). Tahapan ini merupakan rangkaian dari kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan badan publik oleh KIP pada tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Edwin didampingi oleh Kepala Bagian Hubungan Kemitraan ( Kabag Hubmitra) Kol.Inf Susilo Wardoyo. Presentasi dilaksanakan di depan tiga panelis sebagai penilai yakni wakil Ketua KIP Arya Shandiyudha, Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman RI dan Almas Sjafrina, Kepala Divisi Pelayanan Publik dan Repomasi Birokrasi ICW.

“Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” tutur Karo Humas.

Karo Humas menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh yakni dengan mengharuskan badan publik untuk memberikan akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi faktual.

Dalam hal ini Kementerian Pertahanan dengan dukungan masyarakat terus berupaya untuk membangun ruang dan sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).

“Salah satu strategi dalam membangun ruang publik yang sehat adalah melalui penguatan budaya keterbukaan informasi. Itu juga sebagai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” kata Karo Humas.( Biro Humas Sekjen Kemhan)











Copyrights © 2026 Biro Humas. Kementerian Pertahanan RI.